UU Perampasan Aset Diharapkan Bikin Koruptor Tak Lagi Bisa Menikmati Hasil Kejahatan

oleh
oleh
UU Perampasan Aset Diharapkan Bikin Koruptor Tak Lagi Bisa Menikmati Hasil Kejahatan

Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Regulasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa pelaku korupsi tidak lagi dapat menikmati kekayaan yang diperoleh melalui tindakan melawan hukum.

idngoal login

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif kehadiran aturan tersebut. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya berfokus pada pemberian hukuman penjara, tetapi juga harus menyasar kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Selama ini, hukuman badan dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Sebab, tidak menutup kemungkinan seorang terpidana masih dapat menikmati hasil kejahatannya setelah menyelesaikan masa hukuman. Bahkan, kekayaan tersebut berpotensi dialihkan kepada anggota keluarga atau pihak lain untuk menghindari proses hukum.

Hardjuno menilai negara perlu memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memastikan keuntungan ekonomi dari tindak pidana korupsi dapat diambil kembali. Dengan demikian, seseorang tidak lagi memiliki kesempatan untuk mempertahankan kekayaan yang berasal dari praktik korupsi.

Meski demikian, penerapan UU Perampasan Aset tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat harus menjadi perhatian agar kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Ia juga menilai masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengajukan pengujian materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat ketentuan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Hardjuno, aset hasil tindak pidana korupsi tetap perlu ditelusuri meskipun sudah berpindah tangan atau disamarkan melalui berbagai cara. Kekayaan yang dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, maupun ditempatkan atas nama badan usaha tetap dapat menjadi objek penelusuran apabila terdapat bukti keterkaitannya dengan tindak pidana.

Namun, ia mengingatkan bahwa hak pihak ketiga yang memperoleh kekayaan secara sah dan memiliki itikad baik harus tetap dilindungi. Artinya, negara tidak boleh sembarangan merampas harta milik keluarga atau pihak lain tanpa dasar pembuktian yang kuat.

Selain itu, pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas juga perlu dipersiapkan secara matang. Pembagian tugas serta kewenangan masing-masing lembaga harus dibuat secara jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.

Transparansi dalam pengelolaan aset hasil rampasan juga menjadi hal penting. Masyarakat perlu mengetahui nilai kekayaan yang berhasil diselamatkan negara serta bagaimana aset tersebut dikelola dan dimanfaatkan.

Dengan adanya UU Perampasan Aset, upaya pemberantasan korupsi diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, pemerintah juga diharapkan mampu memastikan bahwa hasil kejahatan tidak lagi menjadi sumber keuntungan bagi para koruptor.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

No More Posts Available.

No more pages to load.